Konflik langsung Iran-Israel selama 12 hari pada Juni 2025 menghasilkan dampak yang mengubah secara mendasar bukan hanya keseimbangan militer dan strategis regional, melainkan juga pemahaman keamanan domestik Iran. Israel melakukan penetrasi mendalam dengan skala belum pernah terjadi sebelumnya melalui pembunuhan yang menyasar individu tertentu, serangan siber, dan operasi udara terhadap infrastruktur militer, keamanan, serta nuklir penting Iran. Korban dan kelemahan keamanan meningkatkan kekhawatiran, terutama di kalangan elite politik, tentang kegiatan intelijen musuh yang mendapat dukungan dari dalam. Dalam suasana ini, Majelis Permusyawaratan Islam Iran mengesahkan "Undang-Undang Pemberatan Hukuman bagi Kejahatan Spionase dan Kerja Sama dengan Rezim Zionis serta Negara-Negara Bermusuhan" (Tarh-e Tashdid-e Mojazat-e Jasusan va Hamkari-konandegan ba Rezhim-e Sahyunisti va Keshvarha-ye Motekhasem) pada 23 Juni 2025 (“Iran moves to”, 2025; “New Iran espionage”, 2025). Undang-undang ini memasukkan bukan hanya pembocoran informasi militer, tetapi juga pernyataan yang melemahkan semangat pada masa perang, penyampaian informasi kepada pers musuh, dan pemberian dukungan teknologi komunikasi ke dalam kategori kejahatan berat (“Iran: Concerns over”, 2025).
Cakupan Undang-Undang dan Definisi Kejahatan
Peraturan ini melampaui definisi spionase tradisional dan menciptakan spektrum kejahatan yang luas serta kabur. Bukan hanya penyampaian rahasia negara kepada badan intelijen asing yang dipidana, tetapi juga banyak tindakan yang didefinisikan sebagai "kerja sama tidak langsung dengan negara musuh". Ini mencakup pernyataan yang melemahkan semangat publik pada masa perang, penyampaian informasi atau gambar kepada media asing, penggunaan layanan infrastruktur teknologi milik negara musuh seperti Starlink, pembagian informasi lokasi angkatan bersenjata atau Garda Revolusi Iran, dan keikutsertaan dalam protes (“New Iran espionage”, 2025; “Iran's crackdown”, 2025). Menurut sumber berbahasa Persia, versi revisi memuat definisi kejahatan luas berupa "setiap kegiatan operasional yang bertentangan dengan keamanan negara atau kepentingan nasional" (“مجازات اعدام “, 2025). Dengan mengategorikan setiap tindakan ini sebagai "kegiatan yang didukung musuh untuk melemahkan keamanan nasional Republik Islam Iran", undang-undang membuka jalan bagi hukuman lebih berat. Khususnya pada masa perang, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan kejahatan seperti "ifsad fi al-ard" atau membuat kerusakan di muka bumi, dan "moharebeh" atau perjuangan bersenjata melawan musuh, dengan sanksi hingga hukuman mati (Amnesty International, 2025).
Dari sisi sanksi, aturan baru ini termasuk praktik paling keras dalam sistem hukum Iran. Pelaku dapat dijatuhi hukuman terberat, yakni hukuman mati, diikuti penjara seumur hidup, pencabutan hak publik, penyitaan harta, dan kewajiban tinggal di tempat tertentu (“Iranian Parliament”, 2025; “Iran's Parliament”, 2025). Versi terbaru juga memasukkan "produksi, perakitan, pemasukan ke negara, dan penggunaan pesawat mikro, termasuk drone kecil dan quadcopter" sebagai kejahatan yang diancam hukuman mati (“مجلس طرح”, 2025). Naskah membedakan penetapan hukuman menurut "konteks" kejahatan; terutama dalam keadaan perang, darurat keamanan, dan serangan langsung negara musuh, tingkat hukuman secara otomatis dinaikkan.
Keberatan Dewan Garda Konstitusi dan Persoalan Konstitusional
Setelah disahkan parlemen, undang-undang ditinjau Dewan Garda Konstitusi sesuai Pasal 94 Konstitusi Iran. Dalam penilaian pada 9 Juli 2025, dewan mengembalikan naskah ke parlemen dengan menyebut kemungkinan sebagian ketentuannya bertentangan dengan Konstitusi dan prinsip dasar hukum pidana Islam (“New Iran espionage”, 2025; “Iran's crackdown”, 2025). Juru bicara Hadi Tahan-Nazif mengkritik definisi kejahatan yang kabur, ketidakjelasan kriteria hukuman, serta ketiadaan ketentuan tegas mengenai perlindungan hak individu selama proses peradilan (“سخنگوی شورای”, 2025; “ابهامات و ایرادات”, 2025). Menurutnya, "terdapat ketidakjelasan dalam konsep memicu separatisme dan merugikan keamanan nasional", yang dapat membatasi kebebasan sah (“ابهامات و ایرادات”, 2025).
Misalnya, tidak dijelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan "bentuk komunikasi yang dapat dianggap membantu musuh", media mana yang dianggap musuh, dan batas hukum apa yang dilanggar dengan penggunaan teknologi seperti Starlink. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan asas kepastian sanksi dalam hukum pidana Islam maupun Pasal 32 dan 35 Konstitusi. Kemungkinan seseorang dijatuhi hukuman mati hanya karena membagikan gambar atau unggahan media sosial juga berarti pelanggaran asas proporsionalitas dalam peradilan pidana.
Parlemen merevisi undang-undang sesuai keberatan dewan dan mengesahkan versi terbaru pada 13–14 Juli 2025 (“Iran’s Parliament”, 2025; “Iranian Parliament”, 2025). Namun, sebagian besar persoalan mendasar tetap bertahan. Menurut sumber Persia, meski Tahan-Nazif menyatakan "ketidakjelasan dan persoalan ini dapat diperbaiki", masalah dalam struktur dasar undang-undang tetap ada (“ابهامات و ایرادات”, 2025).
Konteks Politik dan Suasana Keamanan
Konflik Iran-Israel selama 12 hari pada Juni 2025 tercatat bagi Teheran bukan hanya sebagai kerugian militer, melainkan juga kelemahan serius intelijen dan keamanan domestik. Operasi terarah Israel merusak berat pusat komando Garda Revolusi dan sejumlah fasilitas nuklir penting. Menurut analisis sumber Barat dan laporan surat kabar The Times, sebagian besar serangan terlaksana berkat koordinat dan kebocoran informasi dari dalam, serta terungkap bahwa Israel telah menempatkan agen lapangan di Iran sejak 2010 (“Shaken by depth”, 2025). Penargetan jaringan intelijen, bukan hanya fasilitas militer, juga memperbesar kekhawatiran rezim mengenai struktur yang disebut melakukan "kegiatan kolom kelima".
Seusai konflik, aparat keamanan Iran menangkap lebih dari 700 orang atas tuduhan spionase dan kerja sama dengan Israel (“Iranian authorities”, 2025; “Shaken by depth”, 2025). Pemerintah menilai keretakan keamanan ini bukan semata ancaman luar, melainkan akibat kelalaian, kelemahan, dan kemungkinan kolaborasi dari dalam. Undang-undang baru dibentuk tepat di tengah suasana tersebut. Melalui aturan ini, negara bukan hanya mengeklaim mengambil langkah melawan intelijen asing, tetapi juga berusaha membangun wacana yang mengingatkan masyarakat dan oposisi pada batas mutlak "negara keamanan".
Fungsi Politik: Publik Domestik dan Perannya dalam Kebijakan Luar Negeri
Setiap peraturan keamanan Iran perlu dinilai sebagai pesan politik, bukan hanya aturan teknis. Undang-undang spionase baru dalam arti ini berfungsi memperkuat narasi bahwa rezim dikepung, terutama menghadapi kritik dan ketidakpuasan sosial yang meningkat belakangan. Ketidakpercayaan dalam masyarakat, krisis ekonomi, tuduhan korupsi, dan kritik atas kelemahan pemerintahan dapat dibingkai sebagai risiko keamanan lalu dikriminalisasi. Ini meningkatkan kemampuan rezim menekan oposisi domestik sekaligus menempatkan individu yang tidak menunjukkan kesetiaan sebagai potensi ancaman.
Dalam kebijakan luar negeri, undang-undang menyampaikan pesan "toleransi nol terhadap infiltrasi" kepada aktor yang dianggap bermusuhan, terutama Israel dan AS. Aturan ini juga bertujuan menunjukkan, khususnya kepada negara kawasan, bahwa respons keamanan domestik Iran semakin keras dan kendali intelijen internal diperketat. Dalam konteks ini, undang-undang bukan hanya persoalan hukum pidana, melainkan batu pijakan utama wacana keamanan baru dalam politik domestik dan luar negeri Iran.
Dampak Praktis dan Keterbatasan Struktural
Meski di atas kertas undang-undang baru menawarkan mekanisme keamanan yang keras dan menyeluruh, masalah struktural dalam pelaksanaannya dapat membatasi efektivitas. Birokrasi keamanan Iran telah lama mengalami struktur intelijen paralel, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Persaingan terutama antara intelijen Garda Revolusi dan Kementerian Intelijen menyebabkan produksi intelijen terpecah dan monopoli informasi terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dapat melahirkan praktik sewenang-wenang dalam mengidentifikasi dan membuktikan kejahatan yang diatur.
Kekurangan infrastruktur pemantauan teknis juga sangat membatasi kemampuan mendeteksi penyusupan sejak dini. Karena itu, meski membawa pesan simbolis dan politis kuat, dalam praktik undang-undang dapat lebih menonjol sebagai alat menekan oposisi serta ruang pemikiran berbeda daripada benar-benar mencegah spionase. Dengan mempertimbangkan ketidakjelasan hukum, hukuman tidak proporsional, dan perpecahan lembaga keamanan, aturan ini tampaknya akan diinstrumentalisasi demi stabilitas domestik, alih-alih menjadikan Iran lebih tangguh dalam perang intelijen.
Kesimpulan
Undang-undang antispionase baru yang diberlakukan Iran pada Juli 2025 dibentuk langsung setelah serangan Israel. Ini merupakan hasil upaya memulihkan kendali sosial dan politik, bukan hanya menutup celah keamanan. Definisi kejahatannya kabur, hukumannya amat keras, dan kerangka penerapannya tidak jelas. Keadaan ini merusak asas kepastian hukum dan meningkatkan risiko undang-undang menjadi alat potensial untuk membungkam suara berbeda. Terlebih lagi, mengingat fragmentasi kelembagaan dan persoalan struktural koordinasi intelijen, undang-undang lebih merupakan langkah politik domestik untuk memperkuat retorika keamanan daripada benar-benar mencegah infiltrasi eksternal. Karena itu, aturan baru perlu dibaca sebagai pengelolaan krisis jangka pendek dan pertunjukan daya tangkal, bukan upaya memodernisasi kapasitas intelijen atau memperkuatnya melalui reformasi struktural.
Daftar Pustaka
Iran moves to punish 'spying' as it proclaims victory over Israel, US. (25 Juni 2025). Al Jazeera. Diakses dari https://www.aljazeera.com/news/2025/6/25/iran-moves-to-punish-spying-as-it-proclaims-victory-over-israel-us.
Iran: Concerns over Israeli strikes at Evin Prison, new amendments to "espionage law," mass arrest, and safety of detained human rights defenders. (2 Juli 2025). Front Line Defenders. Diakses dari https://www.frontlinedefenders.org/en/statement-report/iran-concerns-over-israeli-strikes-evin-prison-new-amendments-espionage-law-mass.
Iran: Growing fears over torture and executions of individuals accused of 'espionage' for Israel. (17 Juni 2025). Amnesty International. Diakses dari https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/06/iran-growing-fears-over-torture-and-executions-of-individuals-accused-of-espionage-for-israel/.
Iran's crackdown on alleged espionage stalls as Guardian Council sends bill back for revision. (10 Juli 2025). National Security News. Diakses dari https://nationalsecuritynews.com/2025/07/irans-crackdown-on-alleged-espionage-stalls-as-guardian-council-sends-bill-back-for-revision/.
Iran's Parliament Approves Harsh Anti-Espionage Law Amid Strategic Weakness and Domestic Unrest. (13 Juli 2025). Iran News Update. Diakses dari https://irannewsupdate.com/news/news-digest/irans-parliament-approves-harsh-anti-espionage-law-amid-strategic-weakness-and-domestic-unrest/.
Iranian authorities make sweeping arrests after conflict with Israel. (1 Juli 2025). The Washington Post. Diakses dari https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/01/iran-israel-conflict-arrests/.
Iranian Parliament Pass Tougher Penalties For Espionage And Collaboration With Hostile Foreign Regimes. (14 Juli 2025). Iran Front Page. Diakses dari https://ifpnews.com/iranian-parliament-tougher-penalties-espionage-collaboration-foreign-regimes/.
New Iran espionage law halted for review, slowing post-war crackdown. (9 Juli 2025). Iran International. Diakses dari https://www.iranintl.com/en/202507094722.
Shaken by depth of Israeli penetration, Iran said to launch sweeping internal crackdown. (13 Juli 2025). The Times of Israel. Diakses dari https://www.timesofisrael.com/shaken-by-depth-of-israeli-penetration-iran-said-to-launch-sweeping-crackdown/.
ابهامات و ایرادات طرح «تشدید مجازات جاسوسی» قابل رفع است [Ketidakjelasan dan masalah rancangan pemberatan hukuman spionase dapat diperbaiki]. (19 Juli 2025). Mizan Online. Diakses dari https://www.mizanonline.ir/fa/news/4845648/.
ابهامات و ایرادات طرح «تشدید مجازات جاسوسی» قابل رفع است [Ketidakjelasan rancangan pemberatan hukuman spionase dapat diperbaiki]. (19 Juli 2025). Tabnak. Diakses dari https://www.tabnak.ir/fa/news/1316465/.
ابهامات و ایرادات طرح تشدید مجازات جاسوسی قابل رفع است [Ketidakjelasan rancangan pemberatan hukuman spionase dapat diperbaiki]. (19 Juli 2025). YJC. Diakses dari https://www.yjc.ir/fa/news/8973682/.
چرایی رد طرح "تشدید مجازات جاسوسی" توسط شورای نگهبان [Alasan Dewan Garda Konstitusi menolak rancangan pemberatan hukuman spionase]. (18 Juli 2025). Tasnim News. Diakses dari https://www.tasnimnews.com/fa/news/2025/04/19/3351037/.
سخنگوی شورای نگهبان: ابهامات و ایرادات طرح «تشدید مجازات جاسوسی» قابل رفع است [Juru bicara Dewan Garda Konstitusi: Ketidakjelasan rancangan pemberatan hukuman spionase dapat diperbaiki]. (19 Juli 2025). SNN. Diakses dari https://snn.ir/fa/news/1283145/.
مجازات اعدام برای کوادکوپتر؛ مجلس دامنه مجازات جاسوسی را گسترش داد [Hukuman mati untuk quadcopter; parlemen memperluas cakupan hukuman spionase]. (22 Juli 2025). Zoomit. Diakses dari https://www.zoomit.ir/tech-iran/443902-punishment-death-penalty-quadcopter/adresinden.
مجلس طرح «تشدید مجازات جاسوسی» را اصلاح کرد [Parlemen merevisi rancangan pemberatan hukuman spionase]. (22 Juli 2025). Eghtesad Online. Diakses dari https://www.eghtesadonline.com/fa/news/2072297/.
Artikel ini pertama kali diterbitkan di Platform pada 5 Agustus 2025.