Pada 30 September, hari ketika Amerika Serikat menyelesaikan penarikan militernya dari Irak, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengeluarkan pernyataan kemenangan. “Amerika pergi, bukan melalui perundingan ataupun sebagai kemurahan hati,” demikian pernyataan itu, yang menyebut penarikan tersebut sebagai langkah pertama pembalasan atas Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis. Namun, pesan itu ditujukan kepada khalayak dalam negeri sama besarnya dengan khalayak luar negeri. Pernyataan tersebut muncul pada pekan yang sama ketika Presiden AS Donald Trump menolak peta jalan yang diajukan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Waktunya mengisyaratkan upaya menunjukkan kepada kubu perundingan di Iran bahwa perlawanan membuahkan hasil. Padahal, penarikan itu mengikuti jadwal yang telah disepakati Baghdad dan Washington.
Pada September 2024, kedua pemerintah menyepakati jadwal dua tahap yang mengakhiri misi koalisi di wilayah federal Irak pada September 2025 dan di pangkalan-pangkalan utara setahun kemudian. Pada hari penarikan, Trump menulis bahwa ia “menolak membiarkan kehadiran sementara menjadi permanen”. Lanskap politik Baghdad juga berubah dalam beberapa bulan sebelum penarikan, dengan tekanan AS sebagai salah satu faktor yang berperan. Pencalonan Nouri al-Maliki dibatalkan pada awal tahun ini setelah Trump mengancam menangguhkan kerja sama keamanan, sementara sayap politik enam kelompok yang ditetapkan dalam daftar AS tidak diikutsertakan dalam kabinet. Pada Juli, Menteri Perang Pete Hegseth mengaitkan kerja sama perdagangan dan pertahanan dengan pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata. Trump menggambarkan Perdana Menteri Ali al-Zaidi sebagai “seseorang yang saya dukung sejak awal”.
Baghdad, di pihaknya, terus mendorong sentralisasi. Di Majelis Umum PBB, al-Zaidi mengatakan bahwa keputusan perang dan damai hanya menjadi kewenangan negara. Ia juga mengatakan bahwa penarikan AS tidak menyisakan “alasan ataupun kebutuhan bagi perlawanan apa pun” dan bahwa ia tidak akan menerima “negara di dalam negara”. Pada Juni, sebuah komite dibentuk untuk sepenuhnya memisahkan Pasukan Mobilisasi Rakyat (PMF) dari partai dan faksi bersenjata. Muqtada al-Sadr menyerahkan sayap bersenjatanya kepada negara, sementara Asaib Ahl al-Haq mulai menyerahkan senjata berat dan menengahnya. Pihak yang menolak kini tinggal inti kecil yang dipimpin Kataib Hezbollah dan Harakat al-Nujaba. Kecenderungan ini juga menjangkau wilayah Kurdistan, tempat muncul pembicaraan bahwa langkah-langkah Bafel Talabani belakangan ini yang condong ke Baghdad dapat membuka kembali persoalan status wilayah tersebut saat ini.
Bagi Iran, pergeseran ini menguji pengaruh yang sudah ada jauh sebelum 2003. Sejak 1980-an, Teheran menampung Dewan Tertinggi Revolusi Islam di Irak beserta sayap bersenjatanya, Brigade Badr, sambil membina hubungan dengan kelompok oposisi Syiah dan Kurdi. Akan tetapi, selama Saddam Hussein berkuasa, jaringan-jaringan ini tetap berada di luar negara. Kejatuhannya membuka negara bagi mereka, dan tatanan terfragmentasi sesudahnya memungkinkan Iran memperluas serta mengukuhkan kekuatannya. Politik kuota etnis dan sektarian, persaingan antarpartai Syiah, serta pertumbuhan kelompok bersenjata di samping negara memungkinkan Teheran mengetuk setiap pintu secara terpisah. Pemisahan Asaib Ahl al-Haq dari Tentara Mahdi, lalu Nujaba dari Asaib, merupakan contoh yang dikenal luas tentang perolehan pengaruh melalui perpecahan. PMF, yang dibentuk setelah negara runtuh menghadapi Daesh pada 2014, menjadikan struktur kekuasaan paralel ini permanen.
Selama bertahun-tahun, kehadiran militer Amerika merupakan pembenaran terkuat bagi tatanan terfragmentasi ini, yang memungkinkan kelompok bersenjata menyajikan keberadaan mereka di luar negara sebagai perlawanan terhadap pendudukan. Penarikan tersebut menghapus argumen itu, dan pernyataan al-Zaidi menanggapinya secara langsung. Dengan kosongnya pangkalan Amerika, tanggung jawab atas setiap tindakan kelompok bersenjata kini berada pada negara Irak. Ketika pesawat nirawak yang diluncurkan dari Irak menghantam pipa minyak Timur-Barat Arab Saudi pada September, Baghdad melacak lokasi peluncurannya ke Maysan dan memberhentikan komandan setempat. Dengan demikian, penarikan yang dirayakan Teheran mempersempit landasan retoris yang menopang pengaruhnya di Irak.
Karena itu, Teheran diam-diam memperlambat integrasi dan berusaha membentuknya demi keuntungannya sendiri. Komandan Pasukan Quds Esmail Qaani dilaporkan mengatakan kepada faksi-faksi dalam kunjungan ke Baghdad pada Agustus agar untuk sementara tidak menyerahkan senjata. Di Baghdad, tekanan Iran banyak disebut sebagai salah satu penyebab tenggat pelucutan senjata bergeser dari 30 September menjadi Juni 2027. Undang-undang PMF yang dikirim kabinet ke parlemen ketika penarikan selesai dapat dibaca dengan dua cara. Pemerintah mengatakan undang-undang itu mengikat PMF kepada panglima tertinggi, sementara para pengkritik memperingatkan bahwa aturan tersebut akan mengukuhkan lembaga paralel yang meniru IRGC.
Sementara itu, inti garis keras kini mengarahkan tekanannya kepada pemerintah sendiri. Setelah sanksi sekunder AS terhadap penerbangan Iran berlaku pada 23 September, bandara Baghdad, Najaf, Irbil, dan Sulaymaniyah menghentikan penerbangan Iran dalam hitungan hari. Pejabat keamanan Kataib Hezbollah, Abu Mujahid al-Assaf, menanggapinya dengan memberikan tenggat 1 Oktober dan memperingatkan bahwa, jika pembatasan berlanjut, perlintasan “negara-negara yang turut serta dalam blokade” akan ditutup. Pemerintah yang tidak melayani rakyat, tambahnya, akan ditumbangkan “dengan segala cara”. Sasaran retorika perlawanan dengan demikian bergeser dari pangkalan Amerika menuju keputusan pemerintah Irak sendiri.
Hubungan Baghdad dan Teheran juga mengalami ketegangan. Pada 22 September, al-Zaidi mengatakan bahwa meskipun Irak menganggap dirinya mitra regional Iran, Teheran menolak mengizinkan kapal tanker Irak melewati Hormuz. Tujuan Iran, katanya, adalah menaikkan harga minyak dan “menciptakan tekanan”. Irak telah kehilangan pendapatan sekitar 60 miliar dolar dalam perang, dan keluhan al-Zaidi menunjukkan bahwa kepercayaan, modal utama Teheran di Irak, mulai menipis. Perselisihan tidak terbatas pada Hormuz. Ketika al-Zaidi mengunjungi Teheran pada Juli, Iran dilaporkan menuntut pembayaran penuh utang gas sebesar 11 miliar dolar dan menolak kompromi yang diajukan Baghdad. Media garis keras di Teheran, di pihak lain, menuduh pemerintah al-Zaidi mencari muka kepada Washington.
Posisi Teheran dengan demikian menunjukkan preferensi terhadap sentralisasi selektif. Baghdad yang kuat menghadapi komunitas pesaing tetapi lemah terhadap sekutu Iran menguntungkan Teheran. Baghdad dengan satu tentara, satu anggaran, dan satu pusat keputusan perang dan damai tidak demikian. Logika yang sama menjelaskan mengapa kalangan dekat Iran terus berusaha mengalihkan perdebatan tentang monopoli senjata kepada struktur bersenjata lainnya. Namun, sentralisasi yang diterapkan secara selektif terhadap satu komunitas menjadi sumber perpecahan baru dan memupuk kondisi yang menopang pengaruh Iran. Stabilitas yang langgeng di Irak hanya mungkin terwujud melalui negara pusat yang memonopoli senjata dan merangkul seluruh komunitas.
Posisi Iran di Irak akan bergantung pada sejauh mana Baghdad bersedia mendorong integrasi. Ujian pertama datang pada akhir Desember, ketika masa 90 hari tanpa serangan berakhir dan penyerahan senjata dijadwalkan mulai. Bentuk final undang-undang PMF akan menunjukkan apakah PMF menjadi menyerupai negara atau negara menjadi menyerupai PMF. Teheran mungkin merayakan penarikan itu sebagai kemenangan, tetapi kekuatan Iran di Irak selalu bertumpu pada fragmentasi negara tersebut. Ketika Baghdad semakin terkonsolidasi, penarikan itu dapat menandai awal hilangnya aset terpenting Teheran di Irak.
Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 9 Oktober 2026 di Daily Sabah.