AS dan Israel bertindak terkoordinasi dalam hampir semua persoalan terkait Iran sepanjang periode sejak pembunuhan Qasem Soleimani pada Januari 2020 hingga perang yang dimulai pada Februari 2026. Memang, perang Iran yang berlangsung saat ini tampaknya lebih berkaitan dengan persepsi ancaman Israel daripada kepentingan AS, dan dilancarkan demi keamanan Tel Aviv. Namun, setelah enam bulan sejak perang dimulai, konflik tersebut semakin sering disebut sebagai “perang AS–Iran”, sementara Israel berada di latar belakang. Pada titik ini, pertanyaan pentingnya adalah apakah tersisihnya Israel dari proses tersebut merupakan pilihan strategis atau keadaan yang dipaksakan oleh AS kepada Israel. Akan tetapi, jawabannya berada di luar kedua pilihan ini, yakni pada perubahan instrumen yang digunakan AS.
Sejak awal, perang Iran dijalankan dengan berpusat pada kekhawatiran keamanan utama Israel, dengan menyasar program nuklir, kemampuan rudal balistik, dan jaringan proksi Iran. Penggulingan rezim Republik Islam ditetapkan sebagai tujuan strategis utama. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyajikan serangan-serangan tersebut sebagai operasi pencegahan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh ketiga unsur itu secara bersamaan, sejalan dengan dasar legitimasi yang digunakan Israel dalam banyak serangan sebelumnya.
Sementara itu, sejak awal Washington memberikan pesan yang rumit mengenai alasan memulai perang, kadang menonjolkan perubahan rezim dan kadang kegiatan nuklir Iran. Ketika perang berkepanjangan dan tujuan-tujuan yang dinyatakan pada awalnya tidak tercapai, pembukaan Selat Hormuz, yang ditutup Iran pada hari-hari pertama perang, dijadikan tujuan utama. Perubahan tujuan itu dipengaruhi oleh kesadaran bahwa rezim Iran tidak akan tumbang melalui serangan udara dan bahwa rakyat tidak akan bergerak. Sejalan dengan itu, mematahkan kemauan rakyat dan membuat negara tidak dapat dikelola diadopsi sebagai jalan untuk mencapai tujuan strategis utama. Dengan menciptakan asimetri lain untuk menghadapi asimetri yang dibangun Iran, ditempuhlah jalan memperburuk kondisi kehidupan hingga memengaruhi keseharian di negara tersebut dan memperpanjang prosesnya. Hasil utama yang ingin diperoleh adalah mengubah Iran menjadi negara yang terus-menerus menghasilkan ketidakstabilan.
Karena instrumen-instrumen tahap baru ini berada di tangan AS, alih-alih Israel, pelaksanaan proses tersebut juga beralih langsung ke Washington. Sementara itu, pemerintahan Netanyahu yang memasuki suasana pemilu, pada satu sisi meningkatkan agresinya di Gaza, Lebanon, dan Tepi Barat, dan pada sisi lain mengalihkan perhatian ke Suriah. Netanyahu berharap memenangi pemilu dengan menjadikan persoalan kebijakan luar negeri dan keamanan ini sebagai bahan politik dalam negeri.
Di pihak AS, pemerintahan Trump, yang mulai menggunakan waktu sebagai instrumen asimetris, mengambil sikap yang tidak menyerahkan inisiatif kepada Iran dan menjaga respons terhadap setiap langkah Iran tetap terukur. Pada bulan keenam perang, Trump menyatakan bahwa ia tidak terburu-buru untuk berunding dengan Iran dan tidak menetapkan jadwal apa pun. Dalam pernyataan yang sama, ia mengklaim bahwa Teheran tidak mampu membayar gaji tentaranya dan bahwa kapasitasnya telah menurun tajam. Karena itu, alasan AS menjaga jarak dari perundingan meskipun Kesepakatan Islamabad telah ditandatangani pada 17 Juni adalah keyakinan bahwa tekanan tersebut membuahkan hasil.
Kampanye tekanan ekonomi baru yang diluncurkan Departemen Keuangan AS pada 24 Agustus 2026 dengan nama “Operasi Pengucilan Ekonomi” juga merupakan hasil dari logika yang sama. Setelah melihat bahwa pengeboman tidak mematahkan perlawanan Iran dalam jangka pendek, Washington beralih ke tekanan ekonomi dan pengepungan regional, sementara gencatan senjata berubah menjadi langkah taktis, alih-alih solusi. Dengan demikian, perang berkembang dari bentrokan militer langsung menjadi perlombaan waktu yang menguji kemampuan kedua pihak untuk bertahan.
Tersisihnya Israel dari proses tersebut juga berkaitan dengan perlombaan waktu ini. Sejak awal perang, Israel memainkan peran aktif dalam membangun keunggulan udara atas Iran, menyasar tokoh-tokoh penting Iran melalui pembunuhan, dan menyediakan intelijen secara umum. Namun, Israel tidak memiliki instrumen seperti tekanan ekonomi, blokade laut, dan mekanisme sanksi yang kini diprioritaskan AS terhadap Iran. Karena itu, bagi pemerintahan Trump, meskipun secara struktural Israel tetap berstatus sekutu, dalam situasi saat ini Israel telah kehilangan kedudukannya sebagai mitra yang mutlak diperlukan dalam jalannya perang sehari-hari.
Di balik peralihan pemerintahan Trump ke instrumen-instrumen yang berbeda terdapat kegagalan mendekati tujuan awal perang dan pemusatan perhatian AS pada Hormuz. Persoalan yang diperdebatkan adalah siapa yang akan menentukan aturan pelayaran di selat tersebut, rute mana yang akan digunakan, dan kepada siapa biaya lintas akan dibayarkan. Persoalan ini berkaitan langsung dengan kekuatan laut AS, pasar asuransi dan angkutan laut, serta harga energi global. Selain itu, pengoperasian selat secara nyata memerlukan perlindungan konvoi, pembersihan ranjau, dan jaminan keamanan rute; tidak satu pun dari hal-hal tersebut dapat disediakan melalui operasi udara. Adapun Israel tidak memiliki perdagangan yang melintasi selat tersebut, pasokan energi yang diperoleh melaluinya, ataupun armada yang ditempatkan di kawasan itu. Dengan demikian, Israel telah berhenti menjadi pihak yang terlibat, bukan hanya dalam pelaksanaan perang, melainkan juga dalam persoalan baru yang menjadi pokok perang tersebut.
Apa yang diinginkan Israel?
Israel tidak merasa terganggu karena selama berminggu-minggu tidak menjadi aktor utama dalam perang Iran. Pernyataan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada sebuah konferensi tanggal 21 Juli 2026 penting dalam hal ini. Menurut pernyataan tersebut, keadaan saat ini, ketika konflik tetap terbatas, adalah yang terbaik bagi Israel dan Israel tidak ingin terlibat dalam proses itu. Sebab, kini Washington yang menanggung langsung biayanya.
Perubahan ini menjadi jelas pada tiga hal yang berbeda. Pertama, sikap Washington. Pada Mei 2026, pers memberitakan bahwa AS secara de facto telah mengeluarkan Israel dari perundingan. Pada awal Juni, atas instruksi Trump, Israel menghentikan serangannya terhadap Iran dan hanya melanjutkan aktivitasnya di front Lebanon. Kedua, kerangka hukum Kesepakatan Islamabad. Tidak dicantumkannya tanda tangan Israel dalam naskah yang ditandatangani pada 17 Juni merupakan faktor lain yang menjauhkan Israel dari kedudukannya sebagai pihak dalam konflik. Meskipun pasal pertama kesepakatan itu mengatur penghentian operasi di semua front, ketentuan tersebut tidak mengikat Israel. Bahkan, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir menyatakan bahwa naskah itu sama sekali tidak mengikat mereka. Ketiga, pemilihan sasaran oleh Teheran. Setelah gencatan senjata runtuh, Yordania, Kuwait, dan Bahrain diserang, sementara Israel tidak dijadikan sasaran. Dengan demikian, tidak terlibatnya Israel tidak lagi sekadar menjadi hasil, tetapi berubah menjadi suatu tatanan yang secara de facto diakui ketiga pihak.
Namun, pertanyaan apakah Israel dapat merusak tatanan ini masih belum terjawab. Sumber daya militer Israel tidak mendukung langkah tersebut. Dilaporkan bahwa persediaan pertahanan udaranya menipis dengan cepat pada minggu-minggu pertama perang dan bahwa sebagian besar persediaan rudal Arrow dihabiskan pada bulan pertama. Selain itu, bagi Israel yang tetap mempertahankan kehadirannya di front Lebanon dan Gaza, memperluas konflik ke front ketiga tidaklah fungsional. Kalender politik juga mengarah ke kesimpulan yang sama. Menjelang pemilu 27 Oktober, 61% masyarakat menentang pencalonan kembali Netanyahu.
Terlepas dari semua itu, perbedaan antara Israel dan AS tidak seharusnya dibaca sebagai perpecahan. Meskipun Israel tidak memainkan peran aktif dalam perang, aliansi AS dan Israel tetap berlanjut. Akan tetapi, sementara Washington memandang Iran sebagai persoalan yang dapat dikelola, Israel mengharapkan penyelesaian akhir atas persoalan tersebut. Iran yang terus dilanda ketidakstabilan kronis, mekanisme pengawasannya terganggu, dan program rudalnya dikecualikan dari perundingan merupakan ancaman yang ditunda, bukannya dihilangkan, bagi Israel. Bahkan, nasib uranium yang diperkaya tinggi, yang sebelum serangan Juni 2025 dipastikan berjumlah sekitar 440 kilogram, masih belum diketahui. Pada akhirnya, tingkat risiko yang dipersepsikan kedua ibu kota itu tidak sama. Kemungkinan bahwa suatu pemerintahan yang terpojok akan bergerak menuju ambang nuklir begitu tekanan mengendur merupakan wujud paling konkret dari perbedaan ini. Pernyataan Menteri Energi Israel Eli Cohen bahwa mereka akan menyerang Iran sekalipun tercapai kesepakatan dengan AS juga merupakan ungkapan jelas dari perbedaan tersebut.
Kembali ke pertanyaan awal, perubahan perang menjadi perang AS–Iran bukan semata-mata hasil pemaksaan ataupun pilihan yang disengaja. Seiring pergeseran strategi AS dari instrumen militer ke tekanan ekonomi, pengaruh Israel terhadap jalannya perang juga menurun. Israel, yang pada 1991 memilih untuk tetap berada di luar perang, memperoleh imbalan atas sikapnya tersebut. Namun, kini, sekalipun ingin kembali menjadi salah satu pihak utama dalam perang, kondisi yang ada tidak memungkinkan hal itu. Israel hanya dapat kembali menjadi salah satu pihak utama dalam perang jika konflik kembali memasuki fase kinetik.
Pada tahap ini, persoalan utama bagi Tel Aviv adalah kapan Washington ingin menutup persoalan Iran, lebih daripada membukanya kembali. Apakah program rudal Iran dimasukkan dalam perjanjian permanen yang akan menggantikan Kesepakatan Islamabad merupakan persoalan yang bersifat sekunder. Sebab, selama Washington dapat memanfaatkan ketidakpastian yang ada untuk keuntungannya sendiri, Washington tidak memerlukan kesepakatan baru yang menyeluruh.
Tulisan ini pertama kali diterbitkan di Pusat Studi Iran (İRAM) pada 9 September 2026.