Tenggat 60 hari yang ditetapkan dalam Kesepakatan Islamabad, yang ditandatangani pada 17 Juni dengan mediasi Pakistan, telah berakhir dalam beberapa pekan terakhir. Tanggal tersebut berkaitan dengan berakhirnya waktu yang disediakan untuk perundingan, bukan berakhirnya gencatan senjata. Secara umum, teks kesepakatan menghendaki Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan final dalam waktu paling lama 60 hari. Pada periode yang sama, Iran diwajibkan menyediakan pelayaran yang gratis dan aman bagi kapal dagang, sedangkan AS diwajibkan mencabut blokade lautnya. Jadi, yang berakhir pada dasarnya bukan masa gencatan senjata, melainkan harapan bahwa kesepakatan sementara dapat berubah menjadi tatanan yang permanen.
Namun, kegagalan melaksanakan kesepakatan tersebut bukanlah hal yang mengejutkan. Washington membaca teks itu sebagai instrumen transisi untuk mengembalikan Selat Hormuz ke tatanan kebebasan navigasi sebelum 28 Februari. Sebaliknya, Teheran menganggap frasa “pengelolaan dan layanan maritim di masa depan” dalam teks yang sama sebagai awal tatanan baru yang akan mengakui perannya atas selat tersebut. Dengan demikian, perbedaan penafsiran telah muncul sejak awal. Selain itu, pasal kesembilan kesepakatan mengatur bahwa Washington tidak akan menjatuhkan sanksi baru hingga tercapai kesepakatan final. Paket 24 Agustus menunjukkan bahwa AS tidak lagi menganggap kerangka 17 Juni, termasuk ketentuan tersebut, sebagai landasan transisi yang mengikat.
Perang baru Washington
Bagi AS, pusat gravitasi perang telah bergeser. Operasi yang dimulai pada Februari dengan tujuan seperti pembongkaran program nuklir dan penumbangan rezim, enam bulan kemudian berubah menjadi perjuangan untuk menjamin kelancaran arus melalui Hormuz. Serangan langsung digantikan oleh pembersihan ranjau, pelayaran terlindungi melalui koridor di lepas pantai Oman, serta blokade terhadap pelabuhan Iran.
Washington mengatakan tidak terburu-buru untuk berunding dan secara praktis menganggap teks 17 Juni telah ditinggalkan. Namun, keadaan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai hilangnya opsi militer secara keseluruhan. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa metode tekanan dan peperangan telah berubah bentuk. Memang, AS melanjutkan serangannya terhadap Iran pada malam 1 September. Dalam serangan tersebut, Komando Pusat AS (CENTCOM) secara khusus menyasar kawasan sekitar Selat Hormuz dan wilayah selatan negara itu.
Akan tetapi, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah serangan ini akan tetap terbatas seperti sebelumnya atau berubah menjadi serangan menyeluruh. Dengan membuat selat dapat berfungsi tanpa persetujuan Iran, AS berusaha mengikis kartu tawar terkuat Teheran dan, melalui sanksi baru, memasuki perundingan berikutnya dari posisi yang lebih kuat. Keadaan ini dapat dibaca sebagai kebijakan mengelola perang pada intensitas lebih rendah, alih-alih kebijakan perdamaian.
Teheran, di pihak lain, menganggap kelangsungan hidupnya dan posisinya di Hormuz sebagai keuntungan strategis tersendiri. Namun, waktu bergerak merugikan Teheran, baik akibat keadaan “bukan perang dan bukan damai” saat ini maupun karena kehancuran infrastruktur yang parah selama perang, anjloknya pendapatan minyak, dan memburuknya kenaikan biaya hidup. Meski demikian, keadaan ini tidak berarti menyerah.
Pembicaraan Iran dengan Oman menunjukkan upaya mencari pengaturan yang membagi pelayaran komersial antara perairan Iran dan Oman, sementara kapal militer dikecualikan. Langkah komisi parlemen Iran memajukan rancangan undang-undang yang mengatur pungutan biaya layanan maritim dan keamanan dari kapal-kapal “negara yang diizinkan” merupakan sisi hukum domestik dari tujuan yang sama. Teheran ingin bukan sekadar menutup selat, tetapi menjadi otoritas yang menentukan siapa boleh melintas dan dengan persyaratan apa.
Namun, daya tawar Iran juga tidak tanpa batas. Jika koridor Amerika menjadi permanen dan produsen di Teluk bergabung dengannya, kendali de facto Teheran akan melemah. Inilah dilema yang dihadapi Iran. Mempertahankan penutupan selat menciptakan tekanan, tetapi semakin lama tekanan itu berlangsung, semakin cepat pula pelembagaan tatanan alternatif.
Keretakan dan perbedaan arah di Teluk
Belakangan ini, ketegangan dalam hubungan antara negara-negara Teluk dan Iran meningkat dengan jelas. Penghentian seluruh transaksi perdagangan dan keuangan dengan Iran oleh Uni Emirat Arab (UEA) bukan sekadar reaksi politik. UEA merupakan salah satu gerbang impor terbesar Iran dan salah satu pusat utama akses negara itu ke saluran pembayaran di tengah sanksi. Penutupan jalur ini merupakan kerugian ekonomi yang serius bagi Teheran.
Meskipun demikian, kawasan Teluk tidak menjalankan satu kebijakan yang seragam. Sementara Oman berunding dengan Iran tentang masa depan selat, Qatar mengecam serangan Iran tetapi berusaha menjaga jalur Washington-Teheran tetap terbuka. Sikap-sikap ini mungkin tampak bertentangan, tetapi bersumber dari kekhawatiran yang sama. Ibu kota negara-negara Teluk tidak ingin Iran mengubah Selat Hormuz menjadi alat tekanan. Pada saat yang sama, mereka mengetahui bahwa merekalah yang akan pertama kali menanggung biaya eskalasi militer baru.
Negara-negara yang menampung pangkalan AS juga menjadi sasaran serangan rudal dan pesawat nirawak, sehingga kepercayaan terhadap payung keamanan Washington terkikis. Oleh sebab itu, mediasi lebih merupakan upaya menutup kesenjangan pertahanan dengan diplomasi daripada pendekatan kepada Iran. Dengan demikian, yang terjadi bukanlah pemutusan hubungan bersama dengan Iran, melainkan beragam strategi perlindungan terhadap ancaman yang sama.
Batas sanksi
Paket sanksi yang diumumkan AS terhadap Iran pada 24 Agustus menyasar sektor aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran. Paket ini memasukkan sekitar 60 orang, entitas, dan kapal ke dalam daftar serta memperluas ancaman untuk mengeluarkan perusahaan negara ketiga yang bekerja dengan Iran dari sistem dolar.
Tekanan ini tidak kecil bagi perekonomian yang mata uang rialnya telah merosot tajam terhadap dolar di pasar bebas, sementara pembaruan Dana Moneter Internasional (IMF) pada Juli memproyeksikan kontraksi 5,4 persen dan inflasi 68,9 persen untuk 2026. Terutama dengan tertutupnya saluran UEA, arus bahan baku dan komponen impor, suku cadang, serta pembayaran akan menjadi semakin sulit bagi Iran. Berita di surat kabar Iran pun menunjukkan kenaikan tajam harga suku cadang dan biaya tenaga kerja.
Namun, kerugian ekonomi dan konsesi politik bukanlah hal yang sama. Minyak Iran sudah berada di bawah blokade, sementara jaringan pengelakan sanksi sangat bergantung pada Tiongkok. Keberhasilan paket ini bergantung pada sejauh mana Washington mampu memaksa Beijing dan negara-negara tetangga Iran untuk menerapkannya. Oleh karena itu, paket baru ini akan diuji lebih berdasarkan kapasitas pelaksanaannya daripada luas cakupannya. Selain itu, alih-alih memperkuat pendukung perundingan, tekanan tersebut dapat memperkuat narasi pengepungan di Teheran dan membuat upaya memperoleh pendapatan dari Hormuz semakin vital.
Untuk saat ini, Israel belum secara terbuka membuka front baru di wilayah Iran. Namun, Israel juga belum meninggalkan tujuannya untuk melemahkan kapasitas militer, teknologi, dan ekonomi Iran dalam jangka panjang, sekaligus menciptakan negara rapuh yang terus menghasilkan ketidakstabilan. Keuntungan taktis tidak berubah menjadi pergantian rezim, sementara terkikisnya dukungan politik di dalam AS menaikkan biaya pembukaan front baru. Karena itu, keheningan saat ini lebih merupakan penataan ulang posisi para pihak daripada perdamaian yang langgeng.
Indikator utama pada masa mendatang bukan pengumuman perundingan, melainkan aturan siapa yang akan mengatur pelayaran rutin melalui Hormuz. Pelayaran dengan izin Iran dan pembayaran biaya kepadanya akan mengubah kerugian militer Teheran menjadi kewenangan politik. Koridor AS yang gratis dan permanen akan menetralkan daya tawar tersebut. Namun, kemungkinan konflik besar tidak pernah dapat dikesampingkan.
Artikel ini pertama kali diterbitkan pada 2 September 2026 oleh Anadolu Ajansı.