Perjanjian yang ditandatangani di Washington antara Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, dengan mediasi Presiden AS Donald Trump, menandai proses baru di Kaukasus Selatan. Melalui naskah ini, diupayakan penyelesaian politik menyeluruh atas persoalan yang mengakar dan ketidakpercayaan timbal balik sejak runtuhnya Uni Soviet. Perjanjian itu bukan hanya mencakup menjadikan gencatan senjata bersifat permanen, melainkan juga penegasan timbal balik atas pengakuan kedaulatan, pemulihan hubungan diplomatik, serta penghidupan kembali hubungan ekonomi dan perdagangan. Dalam hal ini, kesepakatan tersebut membuka saluran diplomasi yang lama tertutup dan menawarkan kerangka "struktural" bagi perdamaian regional.
Koridor Zangezur
Bagian paling menonjol adalah pengaturan Koridor Zangezur yang disebut Rute Trump untuk Perdamaian dan Kemakmuran Internasional (TRIPP). Berdasarkan pengaturan ini, akan dibentuk jalur transportasi langsung antara Azerbaijan dan Nakhchivan. Jalur tersebut dijamin secara hukum tetap berada di bawah kedaulatan Armenia, tetapi hak pengoperasian dan pengembangannya diserahkan kepada konsorsium berbasis di AS selama 99 tahun. Dengan demikian, perjanjian itu melembagakan normalisasi kedua pihak sekaligus membuka jalan bagi AS menjadi unsur permanen dalam tatanan regional.
Kerangka baru ini tampaknya menciptakan peluang bersejarah bagi upaya perdamaian dan stabilitas di Kaukasus Selatan. Di sisi lain, perhatian beralih kepada Iran, yang sejak awal menentang keras Koridor Zangezur, dan reaksi Teheran pun dinantikan.
Reaksi Iran
Setelah konflik 12 hari, kecenderungan kebijakan yang lebih lunak tampak dalam politik domestik maupun luar negeri Iran. Dua arah berbeda menonjol dalam pendekatannya terhadap perjanjian, baik dalam pernyataan resmi maupun perdebatan pers berbahasa Persia. Secara resmi, Teheran menyatakan dukungan prinsipil bagi perdamaian permanen antara Azerbaijan dan Armenia. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa perjanjian berdasarkan penghormatan atas kedaulatan kedua pihak dapat menghasilkan dampak positif bagi stabilitas regional. Retorika resmi Iran juga menghindari bahasa yang sepenuhnya konfrontatif, menyatakan tidak menentang secara prinsip "pembukaan jalur", bahkan menilai diversifikasi jalur perdagangan dan transportasi regional dapat bermanfaat. Namun, keterbukaan ini harus berlangsung dalam kerangka kedaulatan penuh negara-negara terkait dan tanpa perwalian aktor luar. Pendekatan tersebut ditegaskan kembali dalam kunjungan Presiden Pezeshkian ke Yerevan pada 19 Agustus 2025: ia mengulangi dukungan atas kedaulatan Armenia dan penolakan terhadap pembentukan jalur di bawah perwalian aktor luar.
Proyek untuk Mencekik Teheran?
Media dan kalangan keamanan Iran menanggapi khususnya pengaturan TRIPP dengan kritik keras. Surat kabar konservatif menyebut penyerahan jalur di wilayah Armenia kepada konsorsium berbasis di AS selama 99 tahun sebagai "penyewaan kedaulatan", serta mengaitkannya dengan strategi untuk melemahkan posisi regional Iran. Komentar tersebut menegaskan bahwa kehadiran permanen AS di Kaukasus Selatan melalui Koridor Zangezur akan membawa pengaruh NATO hingga perbatasan utara Iran. Dengan demikian, TRIPP dipandang bukan hanya pengaturan transit ekonomi, melainkan juga alat pengepungan geopolitik.
Kalangan reformis menghasilkan wacana yang lebih seimbang, tetapi menunjukkan kekhawatiran dasar serupa. Komentar di platform mereka bernada hati-hati sekaligus memperingatkan. TRIPP disebut dapat mengikis kedaulatan Armenia dan menggeser peran transit Iran di barat laut menjadi sekunder. Disebutkan pula bahwa satu-satunya jalur darat Iran menuju Eurasia melalui Armenia dapat kehilangan arti strategisnya. Sebagian komentar menilai bahwa kehadiran ekonomi dan keamanan jangka panjang AS di kawasan dapat melemahkan koordinasi Iran-Rusia dan memperkuat poros Turki-Azerbaijan. Karena itu, pers Iran umumnya menafsirkan TRIPP sebagai "proyek untuk mencekik Teheran secara geografis".
Apa yang Berubah di Kaukasus Selatan?
Kesimpulannya, respons Iran memiliki dua kerangka: mendukung perdamaian dalam bahasa diplomatik, tetapi mengkhawatirkan pengepungan dalam pembacaan strategis. Pelaksanaan TRIPP bagi Iran berarti ancaman geopolitik, bukan sekadar kerugian ekonomi. Karena itu, dapat diperkirakan bahwa Teheran selanjutnya akan berusaha mempercepat jalur transit alternatif, memperdalam kerja sama bilateral dengan Armenia, dan memperkuat koordinasi dengan Rusia. Ambivalensi Iran terhadap perjanjian ini merupakan gambaran paling konkret ketegangan antara wacana perdamaian dan kenyataan geopolitik kawasan.
Perjanjian ini membawa klaim sebagai titik balik penting bagi perdamaian Kaukasus Selatan. Potensinya mengurangi permusuhan Azerbaijan-Armenia memperkuat harapan stabilitas di perbatasan barat laut Iran. Selain itu, pembukaan kembali jaringan perdagangan dan transportasi regional memberikan peluang baru bagi Teheran untuk mengedepankan proyek infrastrukturnya sendiri. Meski kekhawatiran geopolitik Iran tidak sepenuhnya hilang, negara itu dapat memperoleh manfaat tidak langsung dari kemajuan proses perdamaian, berkurangnya risiko keamanan, dan percepatan integrasi ekonomi regional.
Artikel ini pertama kali diterbitkan di Yeni Şafak pada 28 Agustus 2025.