Pada pagi 28 Februari 2026, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei terbunuh di kompleks kediamannya di Teheran dalam operasi militer gabungan Israel-Amerika. Pergantian kepemimpinan tertinggi Iran sejak Revolusi 1979 kini dimulai, bukan pada masa damai, melainkan di tengah perang yang sedang berlangsung. Pembunuhan Khamenei telah memicu proses yang akan membentuk masa depan politik Iran secara mendasar. Namun, untuk memahami bagaimana proses ini mungkin berkembang, terlebih dahulu perlu dipahami dengan tepat siapa Khamenei dan kedudukan jabatan Pemimpin Tertinggi dalam arsitektur negara Iran.
Siapa Khamenei?
Ali Khamenei lahir pada 1939 di Mashhad. Sebelum Revolusi, ia bergabung dalam perjuangan melawan rezim Shah, beberapa kali dipenjara, dan diasingkan di dalam negeri. Antara 1981 dan 1989, ia menjabat sebagai presiden Republik Islam Iran.
Setelah Pemimpin Tertinggi pertama, Ayatollah Ruhollah Khomeini, meninggal pada 1989, Khamenei, yang semula diremehkan sebagai sosok "lemah dan tidak karismatik", dipilih menjadi Pemimpin Tertinggi oleh Majelis Ahli.
Saat itu, ia belum menyandang kedudukan "marja al-taqlid", gelar bagi ulama dengan peringkat tertinggi dalam tradisi Syiah Dua Belas Imam. Persyaratan konstitusional telah dilonggarkan agar ia dapat diangkat. Kelemahan awal ini merupakan titik tolak penting untuk memahami bagaimana ia membangun kekuasaannya selama 36 tahun berikutnya.
Bobot jabatan
Struktur politik Republik Islam Iran dibangun di atas doktrin "wilayat al-faqih" atau kewalian ahli fikih, sebagaimana dirumuskan Khomeini. Menurut doktrin ini, selama kegaiban Imam Kedua Belas, pemerintahan atas umat Islam dipercayakan kepada seorang "ahli fikih yang adil dan berilmu".
Dengan demikian, Pemimpin Tertinggi bukan sekadar tokoh politik, melainkan juga otoritas keagamaan. Pasal 110 Konstitusi memberikan kepada Pemimpin kewenangan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, menunjuk kepala lembaga peradilan, menyatakan perang dan damai, serta menetapkan kebijakan umum negara.
Dengan kata lain, Pemimpin Tertinggi adalah penentu akhir yang memegang kendali atas setiap dimensi negara Iran.
Membangun kekuasaannya
Ketika Khamenei mulai menjabat, ia bergerak di bawah bayang-bayang besar yang ditinggalkan Khomeini, dengan ruang legitimasi yang terbatas. Namun, selama puluhan tahun, ia secara sistematis mengonsolidasikan kekuasaannya melalui beberapa mekanisme utama.
Pertama, ia mengubah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menjadi pusat kekuasaan yang tunduk langsung kepadanya. Seiring waktu, IRGC berkembang dari organisasi militer semata menjadi aktor paling dominan dalam ranah ekonomi, intelijen, dan politik negara. Khamenei sendiri menunjuk para komandannya dan menempatkan organisasi itu sebagai penyeimbang lembaga-lembaga hasil pemilihan, termasuk kepresidenan.
Kedua, ia memanfaatkan kendalinya atas Dewan Garda Konstitusi untuk mengarahkan proses pemilu. Melalui lembaga yang menentukan siapa yang boleh mencalonkan diri dalam pemilu ini, ia secara sistematis menyingkirkan suara reformis dan oposisi. Diskualifikasi mantan Presiden Hassan Rouhani dari pemilihan Majelis Ahli 2024 merupakan salah satu contoh terbaru.
Ketiga, strategi regional "Poros Perlawanan" menjadi kebijakan Khamenei yang paling besar dampaknya. Melalui struktur proksi seperti Hizbullah, Hamas, Houthi, dan Pasukan Mobilisasi Rakyat Irak, ia memperluas pengaruh regional Iran jauh melampaui perbatasannya. Strategi ini sekaligus menjadi pilar utama pembenaran kekuasaannya di dalam negeri: menempatkan Iran sebagai "pelindung dunia Islam" terus-menerus memperbarui alasan keberadaan rezim.
Menciptakan seorang syahid
Narasi yang dominan di ibu kota negara-negara Barat, "Khamenei sudah mati, rakyat Iran merayakannya", hanya mencerminkan sebagian kecil kenyataan. Membaca masyarakat Iran sebagai "massa antirezim" yang seragam merupakan kesalahan analitis mendasar yang berulang kali dilakukan Barat di kawasan ini. Bahkan pada puncak protes Mahsa Amini 2022, sebagian masyarakat dalam jumlah yang cukup besar tetap setia kepada rezim. Bagi anggota Basij, milisi paramiliter di dalam IRGC, para pelajar lembaga pendidikan agama, keluarga revolusioner, dan basis konservatif pedesaan, Khamenei bukanlah diktator, melainkan pemimpin yang mereka anggap sah dan otoritas keagamaan yang mereka akui.
Gambaran ini kini harus dilengkapi dengan lapisan terdalam teologi Syiah. Inti keyakinan Syiah adalah paradigma Karbala: Imam Husain, yang "maksum dan mazlum" atau tidak berdosa dan tertindas, gugur sebagai syahid di tangan Yazid yang "zalim". Narasi ini telah menjadi kode inti ingatan kolektif Syiah selama 1.400 tahun. Dalam tradisi Syiah, 11 dari 12 Imam dipandang sebagai sosok "tertindas", "tidak berdosa", dan "syahid".
Fakta bahwa Khamenei dibunuh oleh musuh, terlebih lagi pada bulan suci Ramadan, berpadanan langsung dengan paradigma yang telah berusia panjang ini. Aparat propaganda rezim tidak perlu mengarang apa pun untuk membangun narasi tersebut: sejarah sendiri telah menyediakan bahannya dalam bentuk siap pakai.
Sebuah perbandingan sejarah memperjelas risiko ini. Mantan Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh, yang digulingkan pada 1953 melalui kudeta dukungan CIA dan MI6, adalah tokoh nasionalis sekuler tanpa kedekatan ideologis dengan Khamenei. Namun, justru penggulingannya melalui campur tangan asing mengubahnya menjadi sumber "modal rasa terzalimi" yang bertahan dalam ingatan kolektif Iran. Kudeta 1953 dihidupkan kembali 26 tahun kemudian sebagai salah satu sumber legitimasi Revolusi 1979.
Apa yang dilakukan Amerika Serikat pada 2026, yakni membunuh langsung Pemimpin Tertinggi Iran melalui operasi militer, boleh jadi menjadi titik rujukan bagi gerakan politik yang belum dapat kita bayangkan, puluhan tahun dari sekarang. Mosaddegh adalah nasionalis sekuler; Khamenei adalah pemimpin teokratis. Namun, kali ini narasi kesyahidan akan bersumber dari sesuatu yang jauh lebih dalam daripada nasionalisme sekuler, yaitu teologi Syiah itu sendiri.
Washington mungkin percaya bahwa dengan menyingkirkan Khamenei, jalan menuju pergantian rezim telah terbuka. Namun, hasilnya berpotensi justru sebaliknya: Khamenei yang telah mati dapat terbukti menjadi simbol yang jauh lebih kuat daripada ketika hidup. Sebab, ia bukan lagi sekadar pemimpin menua yang dihimpit persoalan. Di mata para pengikutnya, ia telah berubah menjadi pemimpin yang gugur sebagai syahid di tangan "musuh imperialis" pada bulan Ramadan.
Konstitusi dan kenyataan di lapangan
Pasal 111 Konstitusi tidak menyisakan keraguan: setelah Pemimpin Tertinggi meninggal, Majelis Ahli harus segera bersidang untuk memilih pengganti. Hingga pemimpin baru terpilih, Dewan Kepemimpinan Sementara mengambil alih tugasnya. Dewan ini terdiri atas presiden, kepala lembaga peradilan, dan seorang anggota Dewan Garda Konstitusi yang ditunjuk oleh Dewan Penentu Kemaslahatan.
Pada 1 Maret, dewan ini pun dibentuk: Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Lembaga Peradilan Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, dan anggota Dewan Garda Konstitusi Ayatollah Alireza Arafi ditunjuk sebagai anggotanya.
Namun, terdapat kesenjangan tajam antara kerangka konstitusional dan keadaan di lapangan. Bahkan pertemuan fisik Majelis Ahli yang beranggotakan 88 orang menimbulkan risiko keamanan: Presiden Trump secara terbuka menyatakan bahwa pengeboman akan berlanjut "sepanjang pekan atau selama diperlukan". Dalam kondisi ini, masih sangat tidak pasti apakah transisi dapat berjalan sesuai jadwal konstitusional.
Rantai komando IRGC juga mengalami kerugian besar. Banyak komandan senior, termasuk Panglima IRGC Pakpour dan Menteri Pertahanan Nasirzadeh, tewas dalam serangan. Kekosongan kekuasaan de facto ini merupakan variabel yang akan langsung membentuk pemilihan Pemimpin Tertinggi berikutnya.
Calon-calon potensial
Sejumlah nama muncul dalam persaingan suksesi. Mojtaba Khamenei, 56 tahun, putra kedua Khamenei, memiliki hubungan kuat dengan IRGC maupun Basij. Ia diperkirakan selamat dari serangan. Namun, suksesi dari ayah kepada anak bertentangan langsung dengan prinsip antimonarki yang mendasari Revolusi 1979. Ia tidak memegang jabatan resmi negara, dan kualifikasinya sebagai ulama masih diperdebatkan.
Alireza Arafi, 67 tahun, setelah diangkat ke Dewan Kepemimpinan Sementara, kini secara de facto menjadi salah satu dari tiga tokoh yang memerintah negara. Ia menjabat wakil ketua Majelis Ahli, menjadi anggota Dewan Garda Konstitusi, dan memimpin sistem pendidikan agama Iran. Sebagai birokrat yang memperoleh kepercayaan Khamenei, ia tetap tidak memiliki hubungan organik dengan IRGC. Ia memenuhi profil "calon konsensus".
Hassan Khomeini, cucu pendiri Revolusi Ayatollah Khomeini, memiliki legitimasi simbolis yang besar. Namun, hubungannya dengan aparat keamanan nyaris tidak ada. Pencalonannya untuk Majelis Ahli digagalkan pada 2016. Ia tetap menjadi tokoh yang dipinggirkan lingkaran inti rezim.
Di samping tokoh-tokoh ini, Ali Larijani muncul sebagai pengelola krisis de facto. Sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, ia mengarahkan upaya perang dan merupakan pejabat sipil paling senior yang selamat dari serangan. Dalam situasi yang bergejolak ini, peran sesungguhnya adalah "penentu pemimpin" utama. Seperti Akbar Hashemi Rafsanjani, yang mengatur transisi 1989 dan memastikan naiknya Khamenei ke tampuk kekuasaan, Larijani berada dalam posisi untuk mengelola krisis sekarang dan membentuk era pasca-Khamenei.
Sebagai pengganti kesimpulan
Iran menghadapi ujian eksistensial paling mendalam sejak 1979. Jelas bahwa peristiwa ini akan menghasilkan perubahan dalam dinamika kekuasaan dan paradigma politik negara. Namun, mengharapkan pemerintahan yang sepenuhnya sejalan dengan Israel atau Amerika Serikat juga sama tidak masuk akalnya.
Sejak dinasti Qajar, setiap luka terhadap harga diri nasional Iran telah menjelma, melalui proses sejarah, menjadi gerakan politik tersendiri. Revolusi Konstitusional 1906, gerakan rakyat pimpinan Mohammad Mosaddegh, dan Revolusi Islam 1979, meski berbeda bentuk ideologinya, pada intinya sama-sama ditopang dorongan untuk memulihkan martabat nasional yang terluka.
Tentu saja, ini adalah negara yang program nuklirnya telah dihancurkan dan pertahanan udaranya telah dilumpuhkan. Jaringan proksinya telah dibongkar, dan Pemimpin Tertingginya kini terbunuh. Transisi dapat berkembang ke beberapa arah. Yang akan menentukan skenario mana yang terwujud bukan keputusan Majelis Ahli, melainkan sikap IRGC dan arah perang.
Namun, di luar semua perhitungan jangka pendek ini, satu pertanyaan akan menentukan dalam jangka menengah dan panjang: apakah Amerika Serikat membebaskan Iran dengan membunuh Khamenei, atau justru menghadiahkan seorang syahid baru yang luar biasa kuat kepada ingatan kolektif Syiah? Jawaban sejarah mungkin sangat berbeda dari perkiraan Washington.
Artikel ini pertama kali diterbitkan di Daily Sabah pada 2 Maret 2026.