Protes yang melanda Iran selama sepekan terakhir kembali memunculkan pertanyaan, "Apakah ini langkah pertama menuju pergantian rezim?" Namun, mengajukan pertanyaan semacam itu tanpa memahami latar belakang peristiwa di lapangan sering menghasilkan analisis yang keliru secara mendasar.
Untuk memahami seluruh nuansanya, persoalan ini perlu dikaji berlapis-lapis. Iran berada dalam krisis yang semakin parah sejak 2016 dan meningkat tajam setelah 2018, sejalan dengan kebijakan "tekanan maksimum" pada masa jabatan pertama Trump. Krisis ini sering disalahpahami analis Barat yang tidak mengenal kenyataan di lapangan, sehingga latar belakangnya perlu ditelaah lebih dekat.
Krisis ekonomi
Iran menghadapi persoalan urbanisasi tak terencana yang dimulai pada 1960-an dan terus memburuk hingga kini. Migrasi cepat dari desa ke kota mengosongkan desa serta menghancurkan sektor pertanian dan peternakan, menghasilkan penduduk dalam jumlah besar yang berjuang bertahan hidup di kota dengan berdesakan di permukiman kumuh. Elite mapan menyebut para migran domestik ini dengan istilah merendahkan "shahrestani", yakni orang daerah. Ketika pengucilan ini memperdalam garis patahan sosial, pertumbuhan pinggiran kota yang kacau semakin diperparah oleh masuknya jutaan pengungsi Afghanistan sejak 1980-an. Akumulasi semuanya adalah masyarakat terfragmentasi yang diliputi saling curiga, rasa getir, dan ketidakbahagiaan mendalam.
Infrastruktur perkotaan tidak lagi mampu menopang beban penduduk ini. Jaringan air, listrik, dan gas sedang runtuh, sementara kemiskinan yang meningkat memicu masalah ketertiban umum serius. Negara ini menghadapi salah satu krisis perumahan terburuknya. Dimensi paling merusak terdapat pada pasar tenaga kerja: orang-orang yang tercerabut dari produksi pedesaan membentuk pasukan besar tenaga kerja tak terampil, menghasilkan kelebihan penduduk yang dapat disebut "inflasi manusia", dan menekan upah hingga tingkat yang tidak mencukupi untuk makan.
Cerminan paling nyata dari kebuntuan ekonomi ini adalah krisis perumahan, yang selama bertahun-tahun menjadi isu nomor satu di Iran, serta tergerusnya pensiun guru dan para pensiunan. Khususnya di kota besar seperti Teheran, menemukan rumah sewa menjadi mustahil akibat sewa yang meroket dan permintaan uang jaminan sangat besar dari pemilik, yang hampir setara dengan nilai properti itu sendiri.
Akibatnya, satu generasi menunda impian menikah karena biaya tempat tinggal dan penghasilan rendah. Kaum muda tetap tinggal bersama keluarga atau menyewa apartemen berkelompok agar mampu membayar. Terhambatnya pernikahan secara ekonomi bertentangan dengan tatanan budaya masyarakat yang sangat menghargai pernikahan, sehingga memicu konflik sosial yang senyap tetapi keras.
Di satu sisi konflik ini terdapat generasi kelahiran 1980-an dan sesudahnya; di sisi lain, keluarga dan masyarakat dengan norma budaya yang sangat kuat. Pihak ketiga adalah hukum syariat yang diberlakukan Republik Islam. Pemerintah berhadapan langsung dengan orang-orang yang tidak mampu menikah sekalipun menginginkannya. Bahkan, di negara yang mewajibkan mata kuliah "Pengetahuan Keluarga dan Kependudukan" di universitas, tekanan untuk "membangun keluarga" terhadap anak muda sangat besar di setiap lapisan masyarakat. Mereka yang benar-benar mengenal Iran akan memahami betapa pentingnya persoalan ini.
Keruntuhan ekonomi tampak dalam daya beli. Ketika inflasi umum berada di atas 50%, inflasi pangan lebih suram: data Desember 2025 menunjukkan harga pangan naik 72% secara tahunan. Harga produk susu menjadi enam kali lipat, bahan pangan pokok lebih dari sepuluh kali lipat, dan kentang naik 103%. Namun, kenaikan gaji tetap 20%, sehingga penerima pendapatan tetap terjerumus ke kelaparan. Keluarga beranggotakan tiga orang di Teheran memerlukan 550 juta rial, atau 400 dolar AS, untuk kebutuhan dasar, tetapi penghasilan saat ini hanya menutupi kurang dari sepertiganya.
Angka-angka tersebut memperlihatkan gambaran mengerikan. Berdasarkan kurs pasar saat ini, upah minimum sekitar 156 juta rial atau 113–114 dolar AS. Kondisi guru, yang menjadi tulang punggung masyarakat, tidak berbeda; rata-rata gajinya sekitar 160 juta rial. Akibatnya, sebagian besar guru terpaksa mengambil pekerjaan kedua, bahkan ketiga, untuk bertahan dengan pendapatan yang jauh di bawah 200 dolar AS. Bagi pensiunan, kelompok paling rentan, keadaannya benar-benar bencana: pendapatan bulanan mereka sekitar 140,4 juta rial. Jurang besar antara penghasilan dan pengeluaran ini telah menghapus kelas menengah Iran sepenuhnya dan menjatuhkan lapisan luas penduduk ke dalam kategori "kaum miskin perkotaan". Surat kabar Iran kini melaporkan munculnya luka pada tubuh anak-anak akibat kekurangan gizi, sekaligus mencatat peningkatan penggunaan narkoba dalam banyak keluarga.
Karena itu, masalah sesungguhnya di Iran melampaui jilbab, kenaikan harga bensin, kekurangan air, atau pemadaman listrik. Semuanya hanya gejala. Akar persoalannya adalah kekacauan akibat migrasi domestik tak terkendali, urbanisasi, dan menjamurnya permukiman kumuh. Jika landasan sosial Revolusi Islam Iran diperiksa saksama, perubahan ini juga tampak jelas. Bahkan, penggerak mendasar lanskap politik Iran saat ini dapat ditelusuri ke pergeseran struktural yang sama.
Sifat protes
Protes di Iran dimulai pada Sabtu, 28 Desember 2025, hari pertama pekan kerja Iran, dengan penutupan toko di Pusat Perbelanjaan Alaeddin dan Charsou di Teheran. Ini bukan kebetulan karena keduanya merupakan pusat penjual elektronik. Lonjakan mendadak dolar membuat pedagang, terutama di sektor teknologi, menemui jalan buntu. Karena semua produk mereka merupakan barang impor, penetapan harga sepenuhnya bergantung pada kurs. Ketika membuka toko pada pagi 28 Desember, mereka menghadapi persoalan genting yang sudah lama membelit: tidak dapat menghitung pada harga berapa stok yang ada harus dijual atau berapa yang harus dibayar kepada pemasok untuk pesanan baru. Pedagang menyatakan bahwa setiap transaksi berakhir dengan kerugian.
Di pusat-pusat perbelanjaan ini, yang sewanya mencapai 5–6 miliar rial, kegiatan usaha tidak lagi berkelanjutan di tengah runtuhnya daya beli. Untuk memahami kesenjangan yang mengerikan ini, perlu diingat bahwa upah minimum hanya 156 juta rial. Dengan kata lain, sewa sebuah toko rata-rata setara dengan sekitar 35 bulan gaji seorang pekerja.
Karena kehilangan kemampuan menentukan harga atau mengisi kembali stok di tengah hiperinflasi, pedagang memaknai mogok sebagai tindakan demi "kelangsungan hidup ekonomi". Aksi awal ini segera menyebar ke Bazar Besar Teheran. Perkembangan tersebut bermakna simbolis khusus bagi pemerintah karena secara historis pedagang bazar dikenal sebagai salah satu basis pendukung terkuat Republik Islam. Aparat keamanan menggunakan gas air mata terhadap demonstran yang berkumpul di sekitar Lalezar, Charsouq, dan Jalan Jomhouri di depan Pusat Perbelanjaan Alaeddin. Pada malam 29 Desember, protes meluas ke Isfahan, Shiraz, Mashhad, Pulau Qeshm, Zanjan, dan Hamedan.
Menyadari keadaan ini, pemerintah Pezeshkian menangani persoalan dengan kelembutan dan pengertian semaksimal mungkin. Pernyataan demi pernyataan menyampaikan kesadaran akan kesulitan ekonomi, pemahaman terhadap keberatan, dan upaya mengambil langkah yang sesuai. Meski aparat keamanan khususnya ingin menghindari tindakan keras, kekerasan meningkat di beberapa daerah. Namun, perlu dicatat bahwa peningkatan kekerasan di wilayah seperti Lordegan dan Azna juga terkait dengan budaya politik setempat dan jarak mereka dari aparatur negara. Di beberapa tempat, tindakan polisi yang keliru memicu kekerasan. Seiring perkembangan peristiwa, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, dalam pernyataan pertamanya pada Sabtu, membuat pembedaan: "Kita dapat berbicara dengan pengunjuk rasa, tetapi tidak ada gunanya berbicara dengan perusuh." Intelijen Iran juga mengirim pesan SMS kepada masyarakat mengenai persoalan ini.
Akankah protes mengubah rezim?
Tujuan akhir Israel dalam Perang 12 Hari terakhir bertumpu pada perubahan sistem dari dalam dengan memicu pemberontakan rakyat. Dalam konteks ini, mekanisme keamanan internal secara khusus menjadi sasaran sepanjang konflik. Bukan rahasia bahwa perubahan diupayakan dengan meningkatkan tekanan pada negara dan mengikis mekanisme yang mampu menahannya. Namun, dua hal penting sering terlewat dalam analisis tentang Iran.
Pertama, kenyataan bahwa warga Iran, dari kalangan sekuler hingga konservatif, akan bersatu atas nama "Iran", sekalipun tidak menyetujui Republik Islam. Sebagaimana tidak ada yang menginginkan "negara gagal" yang dilanda pertikaian internal dan masalah keamanan, sentimen nasionalisme Iran telah memunculkan kemarahan publik terhadap serangan Israel.
Kedua, konsep "marja al-taqlid" atau sumber panutan dan "wilayat al-faqih" atau kewalian ahli fikih sering kurang dipahami orang luar. Bagi seorang Syiah, "ayatollah" bukan sekadar ulama biasa. Pengaruh dan kekuatan Ali Sistani di Irak, atau bobot jabatan Ali Khamenei di Iran, tidak dipahami secara memadai. Akibatnya, setiap tindakan pembangkangan masyarakat salah dibaca dari luar sebagai "upaya menggulingkan Republik Islam". Hal ini mungkin mencerminkan angan-angan kelompok tertentu dalam diaspora Iran, tetapi bukan kenyataan.
Meski demikian, jelas bahwa kemarahan sosial telah menumpuk di Iran dan kemiskinan parah meluas karena sebab-sebab di atas. Tidak dapat disangkal bahwa kemiskinan dan krisis tata kelola ini mendorong negara menuju kekacauan. Inilah tepatnya alasan Masoud Pezeshkian dan tokoh reformis utama lain terus menyoroti masalah tata kelola. Namun, selama "kekosongan kelembagaan" yang mendalam masih bertahan dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) melanjutkan hegemoni ekonominya, langkah reformasi tampaknya sulit dilakukan pada tahap ini. Karena itu, sulit mengatakan bahwa suasana protes akan mereda tanpa reformasi radikal dan langkah membangun kelembagaan.
Artikel ini pertama kali diterbitkan di Daily Sabah pada 7 Januari 2026.