Konflik 12 hari yang pecah pada Juni memperlihatkan pergeseran penting dalam pola konfrontasi terselubung yang telah lama berlangsung antara Iran dan Israel, menandai perkembangannya menjadi konfrontasi militer terbuka dan konvensional. Selama periode ini, Israel melancarkan serangan serentak terhadap infrastruktur nuklir, kemampuan rudal, serta sistem komando dan kendali militer Iran. Serangan ini tidak terbatas pada pelemahan kemampuan fisik Iran, tetapi juga bertujuan mengganggu proses pengambilan keputusan dan mengikis kemampuannya menghasilkan respons strategis.
Sesudahnya, kekosongan kekuatan regional dan meningkatnya ketidakpastian menjadikan keterlibatan diplomatik kebutuhan mendesak. Dalam konteks ini, pertemuan Iran dan E3, yakni Jerman, Prancis, dan Britania Raya, di Istanbul menonjol sebagai upaya penting pertama untuk menyeimbangkan kekuatan secara multilateral pada masa pascakonflik. Namun, rendahnya sorotan terhadap perundingan ini menegaskan dua kenyataan: ketidakpercayaan struktural yang terus bertahan dan tidak adanya kerangka negosiasi yang jelas. Keheningan diplomatik ini, di satu sisi, dapat dibaca sebagai upaya awal membangun dasar kompromi baru. Di sisi lain, hal itu mengisyaratkan strategi terukur yang mempertahankan daya tekan mekanisme pemulihan sanksi otomatis, sambil memperpanjang perundingan.
Bayang-bayang mekanisme pemulihan sanksi
Mekanisme pemulihan sanksi otomatis atau snapback, yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015, merupakan ketentuan yang tidak dapat diveto dan memungkinkan sanksi Dewan Keamanan PBB diberlakukan kembali secara otomatis jika Iran terbukti melanggar kewajiban nuklirnya secara serius. Struktur hukumnya memungkinkan pihak mana pun dalam perjanjian memicu proses secara sepihak dengan mengajukan tuduhan resmi ketidakpatuhan. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi sumber tekanan diplomatik berintensitas rendah yang terus hadir sepanjang perundingan. Ancaman snapback dalam pertemuan Istanbul akhir Juli bukan hanya alat penghukuman, melainkan juga pengungkit strategis yang membentuk parameter negosiasi. E3, terutama Jerman dan Prancis, secara tegas merujuk mekanisme tersebut dalam retorika diplomatiknya, suatu sinyal yang melampaui kekhawatiran tentang pelanggaran teknis. Hal itu justru mencerminkan upaya lebih luas untuk mengendalikan orientasi strategis Iran dari luar. Mempertahankan ancaman snapback menciptakan dinamika tekanan yang terikat waktu yang memaksa Iran menyesuaikan kembali posisinya. Dengan cara ini, proses diplomatik bukan sekadar forum negosiasi, melainkan permainan menunggu yang ditentukan kesabaran strategis dan pemaksaan terukur.
Kembali pentingnya mekanisme snapback menjadikannya persoalan penentu, bukan hanya dalam agenda kebijakan luar negeri Iran, melainkan juga keseimbangan politik domestik dan dinamika kelembagaannya. Di kalangan elite keamanan sekitar Pemimpin Tertinggi, terutama Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan birokrasi Kementerian Luar Negeri, mekanisme ini dibaca sebagai upaya transformasi sistem yang dipaksakan Barat melalui persoalan nuklir. Mereka berpendapat bahwa snapback bukan sekadar prosedur teknis, melainkan pengungkit strategis untuk langsung mencampuri arah keseluruhan rezim. Sebaliknya, sebagian pengambil keputusan yang lebih teknokratis dan pragmatis memandang penonaktifannya dapat dicapai melalui kerja sama bertahap dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) dan langkah simbolis menuju transparansi. Namun, pendekatan ini menghadapi perlawanan besar dalam kerangka kelembagaan. Sikap terbaru IAEA menciptakan narasi keamanan baru yang menghambat lahirnya pandangan diplomatik berkelanjutan di Iran. Persepsi Teheran terhadap badan ini jelas, dan jauh dari netral.
Dilema Iran
Dalam konteks ini, tuduhan Iran terhadap IAEA, terutama Direktur Jenderalnya Rafael Grossi, patut diperhatikan. Pernyataan publik Grossi mengenai kegiatan nuklir Iran, bersama laporannya yang didasarkan pada intelijen bersumber dari Israel, dipandang di Teheran sebagai pelanggaran asas netralitas. Pejabat Iran berpendapat bahwa badan tersebut melampaui mandat pemantauan teknis dan secara efektif menjadi aktor pemberi legitimasi bagi mekanisme snapback. Keputusan Parlemen Iran pada akhir Juni untuk menangguhkan kerja sama menunjukkan bagaimana ketidakpercayaan kelembagaan itu telah diinternalisasi, bukan hanya dalam retorika, tetapi juga hukum. Kritik ini semakin melemahkan arus diplomatik dalam birokrasi Iran yang mendukung keterlibatan kembali dengan Grossi. Akibatnya, saluran teknis yang membentuk daya tawar eksternal Iran berubah menjadi titik rawan politik yang berisiko memicu krisis legitimasi domestik.
Perpecahan internal ini langsung tercermin dalam struktur dan nada perundingan Iran–E3 di Istanbul. Pertemuan terutama berlangsung jauh dari sorotan publik, terbatas pada tingkat teknis, dan dibingkai dengan bahasa simbolis. Hal ini bukan hanya akibat ketidakpercayaan kepada pihak lain, melainkan juga kebutuhan mengelola dinamika kekuasaan internal Iran secara hati-hati. Ketegangan akibat setiap kemungkinan kerja sama dengan IAEA memaksa Teheran mempertahankan wacana eksternal yang koheren, sambil menciptakan ambiguitas pada tingkat pelaksanaan. Dalam arti ini, pertemuan Istanbul kurang berfungsi sebagai tempat menghasilkan solusi konkret, dan lebih sebagai arena uji, tempat setiap pihak mengukur ruang gerak pihak lain dan mempertahankan fleksibilitas diplomatiknya. Keputusan Iran menjaga partisipasinya agar tidak menonjol perlu dipahami sebagai bagian strategi defensif: upaya membatasi potensi biaya legitimasi domestik akibat ancaman snapback sekaligus melindungi ranah kebijakan luar negeri dari campur tangan kelembagaan internal.
Kesimpulannya, kembalinya keseriusan ancaman snapback bukan sekadar alat pemaksaan diplomatik, melainkan risiko struktural yang menguji batas ketahanan negara pascakonflik yang telah tertekan secara politik dan ekonomi. Iran sekaligus menghadapi krisis infrastruktur yang kian dalam, diperburuk kekurangan energi dan air, serta tekanan internal berupa inflasi tinggi, pengangguran, dan ketidakpuasan publik luas. Dalam lingkungan tekanan campuran ini, pengaktifan snapback bukan hanya berarti pemulihan sanksi ekonomi, tetapi juga tantangan berat bagi kemampuan negara menjaga stabilitas sosial, legitimasi domestik, dan fleksibilitas kebijakan luar negeri. Inilah salah satu alasan utama keterlibatan diplomatik terbaru tetap tidak menonjol dan dibingkai sempit: alih-alih mendefinisikan ulang posisinya ke luar, Iran terutama berfokus mengelola kerentanannya di dalam. Dalam konteks ini, snapback perlu dilihat bukan semata sebagai pokok negosiasi, melainkan ambang strategis yang berpotensi melembagakan krisis.
Artikel ini pertama kali diterbitkan di surat kabar Daily Sabah pada 5 Agustus 2025.
Tautan: https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/beneath-the-surface-iran-e3-nuclear-talks