Jika melihat kiprah dan pernyataan Pezeshkian pada masa lalu, tampak bahwa profilnya berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Dalam konteks ini, dapat pula dikatakan bahwa ia mungkin menjalankan kepresidenan secara relatif “berbeda” dan berpotensi mengambil sikap yang tidak lazim. Tujuan kebijakan luar negerinya antara lain menjalin kembali hubungan dengan diaspora Iran di luar negeri, mencegah emigrasi, dan mendorong kepulangan ke tanah air.
Pemilihan Majelis Permusyawaratan Islam dan Majelis Ahli di Iran baru saja selesai, bahkan ketua parlemen belum terpilih, ketika Ebrahim Raisi dan delegasi yang menyertainya meninggal dalam suatu kecelakaan. Dengan demikian, setelah baru saja melewati satu pemilihan, Iran kembali menghadapi agenda pemilihan lain. Segera setelah masa berkabung bagi Raisi dan delegasi yang meninggal bersamanya berakhir, negara itu memasuki agenda pemilihan yang berlangsung cepat. Dewan Garda Konstitusi menyetujui enam calon, lima dari kubu konservatif dan satu dari kubu reformis. Di antara mereka, banyak pakar memandang Mohammad Bagher Ghalibaf sebagai tokoh paling menonjol. Namun, hasil pemilihan tidak demikian. Dalam pemilihan yang berlanjut ke putaran kedua, calon reformis Masoud Pezeshkian meraih 53,6 persen dari total 30,5 juta suara, mengungguli rivalnya Saeed Jalili yang memperoleh 44,3 persen, dan menjadi presiden baru Iran.
Hal lain yang mewarnai pemilihan ini ialah tingkat partisipasi pemilih. Pada putaran pertama, angkanya berada di bawah 40 persen, menjadikannya pemilihan dengan partisipasi terendah dalam sejarah Republik Islam Iran. Pada putaran kedua, partisipasi mencapai 49,8 persen. Meski menang dengan tingkat partisipasi serendah ini, Pezeshkian menghadapi tugas berat. Presiden baru yang segera berusia 70 tahun itu sebenarnya seorang ahli bedah jantung. Pernah menjabat menteri kesehatan pada masa Mohammad Khatami, Pezeshkian merupakan tokoh berpengalaman dalam politik Iran. Ia mulai menjabat ketika, menurut data resmi, inflasi di Iran melampaui 40 persen selama tiga tahun berturut-turut. Dari pidatonya, terlihat bahwa ia bermaksud menggunakan kebijakan luar negeri sebagai sarana mengatasi persoalan ekonomi tersebut.
Profil Baru dalam Kebijakan Luar Negeri Iran
Republik Islam Iran pada umumnya memiliki pendekatan kebijakan luar negeri yang kaku dan tertutup terhadap perubahan radikal. Selain alasan ideologis, terdapat faktor lain, seperti pengalaman sejarah dan keharusan geopolitik. Besarnya kekuasaan Ayatollah Khamenei serta pengaruh pandangan kebijakan luar negerinya turut mempersempit ruang gerak pemerintah yang menjabat. Pesan-pesan Pezeshkian dalam sepekan setelah pemilihan menunjukkan bahwa ia juga tidak akan menyimpang dari pendekatan ini. Contohnya ialah penegasan dukungan dalam percakapan teleponnya dengan pemimpin Hizbullah Lebanon Hassan Nasrallah, serta seruannya untuk membangun dialog dan kerja sama konstruktif dengan dunia Arab. Namun, jika melihat kiprah dan pernyataannya pada masa lalu, tampak bahwa profil Pezeshkian berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Dalam konteks ini, dapat pula dikatakan bahwa ia mungkin menjalankan kepresidenan secara relatif “berbeda” dan berpotensi mengambil sikap yang tidak lazim.
Tujuan kebijakan luar negeri Pezeshkian antara lain menjalin kembali hubungan dengan diaspora Iran di luar negeri, mencegah emigrasi, dan mendorong kepulangan ke tanah air. Dalam kampanye, ia kerap menyoroti keluarnya tenaga terampil sebagai salah satu persoalan terbesar negara, serta menyatakan keinginannya menghentikan arus tersebut dan memulangkan mereka yang telah pergi. Pezeshkian mengatakan, “Saya bertujuan menciptakan keadaan agar warga dapat hidup tanpa rasa khawatir, mencegah emigrasi, dan mendorong warga Iran di luar negeri kembali ke tanah air.” Karena itu, dapat diperkirakan bahwa ia akan mencari kestabilan dalam kebijakan luar negeri untuk mengatasi kesulitan ekonomi maupun sosial. Hal ini dapat disamakan dengan seorang dokter yang, sebelum memberikan pengobatan untuk menyembuhkan pasien, terlebih dahulu berusaha menjaga kondisinya tetap stabil agar tidak memburuk. Prioritas pemerintahan Pezeshkian ialah menghentikan kemerosotan yang sedang berlangsung sebelum membalikkan penurunan ekonomi dan struktur sosial Iran menuju perbaikan. Pilihan kebijakan luar negerinya pun akan bergerak ke arah ini selama keadaan memungkinkan.
Sepanjang kampanye pemilihan, lawan politik dan sebagian pers Iran menjulukinya “Pemerintahan Rouhani Ketiga” karena tokoh-tokoh di sekelilingnya. Salah satu alasan terbesarnya ialah peran sangat aktif mantan Menteri Luar Negeri Javad Zarif dalam kampanye. Meski hampir dipastikan tidak akan menjadi menteri luar negeri dalam pemerintahan baru, Zarif mungkin mendapat kedudukan yang memungkinkannya memengaruhi pilihan kebijakan luar negeri pemerintah. Kemungkinan besar, akan dipertimbangkan jabatan yang tidak memerlukannya memperoleh suara kepercayaan dari parlemen yang dikuasai konservatif. Jika pengaruh Zarif sesuai perkiraan, pada masa Pezeshkian diplomasi akan diutamakan untuk meringankan sanksi dan memperbaiki ekonomi Iran.
Di sisi lain, Pezeshkian banyak menekankan pentingnya diplomasi selama kampanye. Ia mengkritik slogan-slogan besar dalam kebijakan luar negeri karena tidak memberi manfaat bagi kantong rakyat Iran. Dengan kata lain, menurutnya, kebijakan praktis yang melayani kepentingan rakyat harus didahulukan daripada slogan besar dan muluk. Dalam kampanye, ia menyatakan akan menghindari slogan yang menguras kantong rakyat dan mengambil langkah kebijakan luar negeri yang memperbaiki kehidupan mereka. Dalam konteks ini, prioritasnya mencakup perundingan ulang kesepakatan nuklir 2015 dan pengurangan ketegangan dengan Barat. Meski terdapat keraguan tentang cara mewujudkannya di tengah seluruh penentangan kubu konservatif dan pandangan yang berlawanan di dalam struktur kekuasaan yang mapan, pada periode baru ini dapat diharapkan kebijakan dari para pengambil keputusan Iran yang lebih lunak dan terbuka terhadap dialog dibandingkan masa Raisi. Argumen ini mungkin tampak bertentangan dengan gagasan “kebijakan luar negeri Iran yang tidak berubah”, tetapi terdapat suatu pembedaan. Yang dimaksud ialah tidak berubahnya garis besar kebijakan luar negeri Iran. Persoalan utamanya justru “bagaimana” kebijakan itu dijalankan. Berbeda dengan perspektif yang berpusat pada keamanan dan semakin menguat di Iran dalam beberapa tahun terakhir, Pezeshkian memandang kebijakan luar negeri dan politik dalam negeri sebagai satu kesatuan, serta melihat langkah luar negeri yang rasional sebagai jalan meningkatkan kesejahteraan.
Kebijakan yang Mendahulukan Iran
Sejalan dengan kebijakan Iran dalam beberapa tahun terakhir, menjaga hubungan baik dengan Rusia dan Tiongkok termasuk prioritas kebijakan luar negeri Pezeshkian. Ia mengatakan, “Rusia adalah sahabat dan mitra kerja sama Iran. Dalam program kebijakan luar negeri saya, pendalaman dan perluasan hubungan dengan Rusia serta Tiongkok, dan pengembangan hubungan dengan kawasan Asia secara umum, ditetapkan sebagai prioritas.” Dapat dikatakan bahwa ia akan berupaya meningkatkan partisipasi aktif Iran dalam forum multilateral seperti BRICS dan Organisasi Kerja Sama Shanghai, serta memperluas hubungan ekonomi dan perdagangan Iran dengan mengembangkan kerja sama dengan Uni Ekonomi Eurasia.
Pernyataannya memperlihatkan bahwa Pezeshkian menolak pendekatan “satu pilihan” dalam kebijakan luar negeri dan ingin membangun hubungan seimbang dengan semua negara. Ia memperjelas sikap tersebut dengan mengatakan, “Republik Islam Iran menentang kebijakan unilateral dan mendukung pendekatan multilateral.” Pendekatan ini dapat memungkinkan Iran mengambil posisi yang lebih luwes dan efektif di panggung internasional. Keyakinan Pezeshkian pada teori “kawasan yang kuat” menunjukkan tujuannya meningkatkan kerja sama dengan negara tetangga dan mendorong pembangunan regional. Strategi ini bertujuan meningkatkan keamanan kawasan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, ia akan terus mencari kerja sama dalam hubungan dengan Turki selama kondisi dan situasi memungkinkan. Salah satu kendalanya ialah rival politik dalam negeri yang menuduhnya menganut pan-Turkisme dan separatisme.
Mengenai kesepakatan nuklir, Pezeshkian mengatakan, “Kesepakatan nuklir merupakan perjanjian internasional dan dokumen yang telah disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Program saya ialah berupaya agar pihak lain sesegera mungkin kembali memenuhi komitmennya dan sanksi dicabut.” Sebagaimana disebutkan di atas, ia memandang persoalan ekonomi dan sosial saling terkait dengan kebijakan luar negeri. Mengingat besarnya dampak tekanan terhadap Iran dalam persoalan nuklir pada kondisi sosial dan ekonominya, dapat diperkirakan bahwa ia juga akan mencari “jalan tengah” dalam masalah ini. Namun, jika mempertimbangkan harga yang telah dibayar Iran serta kemajuan pengayaan uraniumnya, dapat dikatakan bahwa Iran ingin memberikan konsesi yang jauh lebih sedikit.
Ekonomi sebagai Prioritas
Unsur penting lain dalam visi kebijakan luar negeri Pezeshkian ialah memperbesar legitimasi “poros perlawanan” di dunia internasional. Melalui diplomasi yang kuat, ia ingin memastikan gerakan ini diakui di forum internasional sebagai “gerakan pembebasan”. Sikap ini pun melanjutkan kebijakan luar negeri tradisional Iran. Dengan menyebut Qasem Soleimani sebagai “sumber kebanggaan nasional dan duri di mata musuh”, Pezeshkian juga memperjelas sikapnya dalam kebijakan regional.
Dengan mempertimbangkan semua ini, tampaknya Pezeshkian akan mendahulukan ekonomi dalam hampir setiap persoalan. Namun, jelas bahwa terdapat batasan dan ia harus bermain dalam batas-batas itu. Mengingat kepribadiannya yang khas, kemungkinan ia berselisih dengan lembaga-lembaga dan unsur-unsur sistem sama sekali tidak kecil. Persoalan utamanya ialah sikap yang akan diambil Pezeshkian terhadap sistem setelah perselisihan itu terjadi. Hal ini mau tidak mau mengingatkan kita pada perilaku Ahmadinejad, terutama pada masa jabatan keduanya, beserta berbagai peristiwa yang berlangsung. Sulit untuk mengatakan sejak sekarang apakah Pezeshkian akan menjadi Ahmadinejad kedua, tetapi dapat dikatakan bahwa ia akan menempuh jalannya sendiri dalam kebijakan luar negeri tanpa mengubah garis utamanya.
Artikel ini pertama kali diterbitkan di Kriter pada 17 Juli 2024.